MS Hidayat tak Bijak Soal Esemka

Menteri Perindustrian M.S.Hidayat/tempo.co

Pamor Sekolah Menengah Kejuruan naik daun beberapa hari terakhir. Pemicunya siapa lagi kalau bukan siswa SMK Negeri 2 Surakarta dan SMK Warga Surakarta dengan buah tangannya. Anak muda itu memproduksi mobil jenis SUV yang diberi juluk Esemka Rajawali.

Hal membanggakan, tidak jauh berbeda dengan produsen mobil yang menjajah pasar otomotif Indonesia selama ini, Esemka lahir dengan 80 persen komponen dalam negeri.

Tidak seperti mobil Kancil yang juga diproduksi putra bangsa, Esemka "kendaraan sungguhan". Esemka dibesut dengan mesin 1.500cc multi point injection 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 105 Hp pada putaran 5.500 RPM dengan torsi puncak hingga 145 Nm di 4.100 RPM.

Esemka menampung tujuh orang. Panjangnya 5.035 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi 1.630 mm. Mobil bergaya sport ini dibekali sederet fitur elektronik mirip SUV premium lainnya, misalnya power steering, central lock, power windows, AC dual zone, sensor parking, hingga head unit CD player.

Tak aneh bila kemunculan Esemka menjadi buah bibir. Komentar para pembesar sahut menyahut di ruang media massa.

Tak hendak menyinggung komentar "manis" para politisi --termasuk pejabat yang orientasi partainya sulit dikikis, hal sulit diterima yakni adanya pernyataan "pahit" seorang menteri seputar Esemka.

Mari kita simak komentar Menteri Perindustrian M.S. Hidayat. Dia jelas-jelas pembantu presiden yang terkait langsung dengan hasil karya anak-anak SMK Surakarta.

Rabu lalu, saat ditemui wartawan di kantornya, Hidayat mengaku mengapresiasi karya purta-putra SMK yang memproduksi Esemka Rajawali. "Saya mengapresiasi tinggi, jadi tanpa harus menggunakan, memakai nomor kayak Pak Jokowi, saya semangatnya sama dengan Pak Jokowi tapi saya tidak menggunakan itu," katanya.

Bagi pejabat publik, terlebih Menteri Perindustrian lagi, mengumbar rencananya untuk tidak menggunakan Esemka Rajawali sungguh "tidak bijak". Bahkan mendekati "pandir". Ungkapan tersebut juga menunjukkan bahwa Menteri Perindustrian sesungguhnya tidak mengapresiasi kemampuan siswa SMKN 2 dan SMK Warga Surakarta. Pernyataan Hidayat bahwa dirinya mendukung kinerja para siswa hanya semata basa-basi khas pejabat.

Sekiranya Menteri Perindustrian hendak menggarisbawahi pentingnya uji kelayakan secara ketat terhadap kendaraan sebelum dilempar ke publik, Hidayat tak perlu mengumbar tekadnya untuk tidak sama dengan Walikota Solo Jokowi yang segera menjadikan Esemka sebagai mobil dinas. Omongan Hidayat ke publik bahwa dirinya tidak akan menggunakan Esemka mencederai "nasionalisme" anak-anak SMK tersebut.

Atau, jangan-jangan pernyataan itu pesanan mafia impor otomotif yang selama ini mengeruk keuntungan bergunung-gunung dari pasar dalam negeri? Dan karena mafia impor berjaya puluhan tahun maka kita masih saja gagal melahirkan mobil nasional hingga kini.

Kepada Menteri Hidayat, dan pembantu presiden lain serta segenap perjabat negara mohon hati-hati saat bicara kepada publik. Pikir cermat pernyataan yang hendak dikeluarkan. Tanpa harus mengeluarkan omongan yang klise dan terlebih membohongi rakyat, pernyataan pejabat jangan sampai menimbulkan efek psikologis negatif. Pernyataan sang pejabat boleh jadi benar dan apa adanya, namun sebaiknya menunjukkan kebijakan seorang negarawan.

Sekali lagi, pernyataan seperti di atas, sungguh "pandir" bagi seorang Menteri Perindustrian.

Syukurlah, sehari kemudian, Hidayat mengaku akan mengendarai Esemka sebagai simbol kelayakan Esemka. "Secara teknologi, sudah layak mendapatkan nilai dari perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk bisa turun ke jalan. Nanti Menteri Perindustrian akan menyopir mobil itu sebagai simbol ini akan bisa dilakukan," katanya.

Sayang, komunikasi cerdas terakhir dapat dibaca sebagai "ikut-ikutan" setelah dukungan terhadap Esemka terus mengalir. Bahkan Esemka akan meluncur sampai Istana Presiden dan Wakil Presiden.*
Selanjutnya...

Republik Binatang Tikus

Indonesia ini memang "Republik Binatang Tikus". Tikus berkeliaran di sepanjang got hingga sudut ruangan gedung bertingkat. Binatang rakus ini juga merajalela rumah pak er-te hingga pojok-pojok istana pak presiden. Tikus selokan juga mencari mangsa di pintu gerbang udara republik, yakni bandara. Tak peduli bandara internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, gerbang kebanggaan Republik Binatang Tikus.
Sabtu, 30 April kemarin, saya kembali ke Balai Besar Karantina Pertanian Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Sesuai petunjuk seorang ibu petugas dua jumat sebelumnya, saya --warga resmi Indonesia Raya-- berharap dapat menerbangkan empat ekor anak ayam pelung ke Makassar cukup berbekal surat rekomendasi Dinas Pertanian dan Perikanan Depok.
Prediksi meleset. Seorang petugas pria berbusana olahraga yang tentu tanpa papan nama, menyambut dengan senyum ramah. saya dan dua warga republik yang berencana mengirim ayam jago ke Medan membalas senyum di petugas balai karantina.
Suasana sejuk sontak melayang tatkala petugas mulai pidato tentang peraturan pengiriman ayam, yang sedikit berbeda dengan ibu petugas dua jumat lalu. Menurut si bapak, untuk mengeluarkan ayam melalui bandara juga membutuhkan surat izin dari dinas pertanian provinsi/kota/kabupaten tujuan pengiriman. Dia juga mempersoalkan surat rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Depok yang saya bawa karena tak disertai hasil tes laboratoium flu burung. Lha, tes laboratoium yang tak mungkin diperoleh warga Depok sebab kota satu ini belum memiliki fasilitas pengujian flu burung.
Apa mau dikata. Kami menyerahkan nasib ke aparat pemerintah itu. Dia berseru, ayam perlu diperiksa di laboratorium karantina untuk mengetahui statusnya soal flu burung. Biayanya 50 ribu rupiah per ekor. Setuju saja. Sayapun membawa si pelung ke ruang pemeriksaan.
Selesai dengan bapak berpakaian olahraga, saya berhadapan dengan petugas laki-laki setengah baya berseragam balai. Ya, dia jelas petugas karantina sesuai lambang-lambang yang menempel pada seragam coklat mudanya. Tapi, aduh, namanya siapa ya? Seragamnya tanpa papan nama. Ini agak aneh.
Walaupun berseragam, dia berbeda dengan bapak sebelumnya. Dia lebih lembut dan tidak berbicara lantangtentang perlunya penegakan hukum. "Nanti kita bantu," ujarnya seraya meletakkan kotak di pelung di atas papan pembatas front office. "Berapa biayanya, Pak?" Si Bapak mengatakan, cukup 20 ribu rupiah per ekor. Kok berbeda ya?
Saya enggan mempertanyakan aturan yang tiba-tiba berubah tersebut. Toh, yang satu ini lebih murah. Saya setuju. Dan, lagi-lagi ayam dibawa ke ruang pemeriksaan. Di sana ibu drh FZ menyaksikan saya membuka kotak ayam lalu mempersilakan menutupnya kembali. Pemeriksaan laboratorium flu burung selesai. Ringkas sekali.
Sertifikat kesehatan hewanpun diserahkan di ruang depan oleh si bapak. Saya menyerahkan satu lembar 50 ribu rupiah karena sang petugas tak menyebut angka pasti biaya pemeriksaan meski awalnya dia menyodorkan angka 20 ribu rupiah per ekor. Tidak ada kuintansi. Cukup salam tempel dan sayapun melenggang pergi.
Nah, tidak ada kata lain yang cocok selain "korupsi" alias "pungli" atas peristiwa tersebut. Untuk memenuhi permintaan ayah di Makassar yang hendak menyalurkan hobi memelihara ayam pelung, saya melalui prosedur "ketat" tapi ujung-ujungnya "pungli" --"birokrasi republik binatang tikus".
Tapi, sudahkah. Empat ekor anak ayam peluang akhirnya terbang ke Makassar memakai pesawat Lion Air. Petang, saya mendapat kabar dari adik yang menjembut si pelung di bandara Sultan Hasanuddin, paket sudah di tangan setelah diharuskan oleh petugas karantina pertanian setempat membayar 100 ribu rupiah. Juga tanpa tanda terima. Negeri ini memang "Republik Binatang Tikus"!*
Selanjutnya...